Minggu | 16 March 2025
Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk berdiskusi langsung dengan mahasiswa, bukan hanya dengan para rektor perguruan tinggi. Menurutnya, pertemuan dengan mahasiswa akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menghormati kebebasan akademik dan prinsip demokrasi.
“Jika pemerintah benar-benar menghormati kebebasan akademik dan demokrasi, seharusnya Prabowo berdialog langsung dengan mahasiswa, bukan hanya dengan rektor,” ujar Herianto melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 16 Maret 2025.
Herianto menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa selama ini bukanlah tanpa alasan. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi yang lahir dari kegelisahan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pertemuan Prabowo dengan para rektor di Istana Negara beberapa waktu lalu bertujuan untuk “menjinakkan” mahasiswa. Menurutnya, hal itu bisa terjadi melalui kebijakan kampus yang represif, pembatasan ruang diskusi, dan pengendalian aksi mahasiswa.
“Ada kekhawatiran kami bahwa para rektor bisa diminta untuk ‘menjinakkan’ mahasiswa, baik melalui kebijakan kampus yang represif maupun dengan membatasi ruang diskusi dan aksi,” kata Herianto.
Lebih lanjut, Herianto menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang yang bebas untuk mengekspresikan pemikiran intelektual, kritik sosial, dan advokasi atas kepentingan rakyat. Namun, ia menilai relasi antara pemerintah dan rektorat sering kali bermasalah.
“Tidak jarang, rektor digunakan sebagai alat kontrol terhadap gerakan mahasiswa,” ujar mahasiswa Universitas Mataram itu.
Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para rektor perguruan tinggi tidak mengurangi ruang bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dan kritiknya. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses demokrasi harus tetap dihormati dan difasilitasi, tanpa tekanan atau intervensi yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Jika pertemuan itu hanya menjadi alat politik untuk meredam kritik, maka gerakan mahasiswa justru harus semakin waspada dan memperkuat barisan, bukan mundur karena tekanan struktural,” ujar Herianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang ratusan rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta ke Istana Negara pada 13 Maret 2025. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam itu diisi dengan sesi tanya jawab antara Prabowo dan para rektor.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, menyampaikan bahwa isu menurunnya kualitas demokrasi dan maraknya korupsi belum menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. “Demokrasi yang anjlok dan korupsi yang merajalela seharusnya menjadi fokus utama, tapi sayangnya belum dibahas secara mendalam,” kata Fathul.
Sementara itu, Rektor IPB University, Arif Satria, mengungkapkan bahwa Prabowo sempat menyinggung gerakan “Indonesia Gelap.” Menurut Arif, Prabowo berpesan agar semua pihak tetap optimistis dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia. “Beliau mengatakan bahwa situasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang,” ujar Arif.
Prabowo bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan, khususnya penurunan produksi beras. Sementara itu, Indonesia dinilai masih mampu menjaga stabilitas produksi pangan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, juga menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan perguruan tinggi berperan lebih aktif dalam mendukung riset dan inovasi. Menurut Brian, Prabowo menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai motor penggerak industri strategis Indonesia di masa depan.
“Di situ peran perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung riset, inovasi, serta penyiapan SDM untuk mengisi program-program industri yang akan bergerak cepat di masa depan,” kata Brian.