Fadia A Rafiq terseret OTT KPK, Sukirman ditunjuk jadi Plt Bupati Pekalongan

Selasa | 10 Maret 2026

SEMARANG – Wakil Bupati Pekalongan Sukirman resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Pekalongan setelah Bupati sebelumnya, Fadia A. Rafiq, terseret dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penunjukan Sukirman dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, guna memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan normal meskipun kepala daerahnya sedang menghadapi proses hukum. Keputusan tersebut diambil agar pelayanan publik tidak terhambat serta stabilitas birokrasi daerah tetap terjaga.

Sukirman mengatakan bahwa gubernur dijadwalkan datang langsung ke Kabupaten Pekalongan untuk memberikan pembinaan kepada jajaran pemerintahan daerah sekaligus mengonsolidasikan seluruh birokrasi. Kehadiran gubernur diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

“Ya, Pak Gubernur hari ini akan melakukan pembinaan ke Kabupaten Pekalongan bersama seluruh jajaran untuk mengonsolidasikan seluruh birokrasi di sana,” kata Sukirman kepada wartawan, Senin (9/3).

Menurutnya, meskipun terjadi persoalan hukum yang menimpa pimpinan daerah sebelumnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada layanan publik yang dihentikan.

“Pelayanan tetap berjalan dengan baik. Hari ini dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Kami tetap bekerja melayani masyarakat dengan baik,” ujar Sukirman yang juga merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa dirinya telah menunjuk Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan sejak sehari sebelumnya. Ia juga menyatakan akan memberikan asistensi langsung kepada pemerintah daerah untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil.

“Hari ini saya ke sana. Sudah kami tunjuk dan sudah kami berikan sejak kemarin. Hari ini saya ke sana melakukan asistensi,” kata mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut.

Luthfi menjelaskan bahwa pembinaan yang akan dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan lebih transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya prinsip pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.

“Saya sudah sampaikan, kami harus menciptakan birokrasi yang melayani dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (good government) untuk wilayah kami,” ujarnya.

Selain itu, Luthfi juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar menjadikan kasus yang terjadi sebagai pelajaran penting. Ia menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang tidak boleh lagi terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Tidak ada lagi kejadian yang ketiga kalinya. Caranya bagaimana? Satu, transparansi. Dua, akuntabilitas publik agar tidak melanggar hukum dan jangan sekali-kali menyalahgunakan wewenang. Itu sudah saya arahkan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dengan adanya penunjukan Plt dan pembinaan langsung dari gubernur, stabilitas pemerintahan di Kabupaten Pekalongan dapat segera pulih sehingga pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.