SMAN 1 Pontianak dan Sambas menolak, MPR batalkan final ulang lomba cerdas cermat 2026.

Selasa | 19 Mei 2026

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya secara resmi membatalkan pelaksanaan babak final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Keputusan tersebut diambil setelah munculnya pernyataan sikap resmi dari dua sekolah finalis, yakni SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, yang menolak pelaksanaan pertandingan ulang.

Pembatalan ini sekaligus menandai berakhirnya polemik panjang yang sempat menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Polemik tersebut muncul akibat dugaan kesalahan penilaian dewan juri dalam sesi pertanyaan rebutan pada babak final kompetisi tingkat provinsi tersebut.

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto menjelaskan bahwa keputusan pembatalan diambil setelah seluruh unsur pimpinan dan fraksi di MPR RI melakukan rapat bersama. Dalam rapat tersebut, MPR memutuskan mengikuti aspirasi yang telah disampaikan kedua sekolah finalis.

“Hari ini kita rapat, tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan kedua sekolah ini,” kata Abraham di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut Abraham, pihak MPR RI sebelumnya juga telah melakukan pertemuan langsung dengan perwakilan SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas pada pekan lalu guna mendengarkan pandangan serta sikap masing-masing sekolah terkait rencana final ulang tersebut. Dari hasil komunikasi itu, kedua sekolah menyatakan bahwa perlombaan ulang dinilai tidak lagi diperlukan.

MPR RI, kata Abraham, menerima keputusan tersebut dengan terbuka dan menghormati sikap yang diambil kedua sekolah. Langkah itu sekaligus menjadi upaya untuk menjaga suasana kondusif dan menghentikan polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan bahwa Josepha Alexandra, siswi SMAN 1 Pontianak yang sebelumnya menjadi pusat perhatian publik dalam kontroversi LCC tersebut, akan diberikan peran khusus sebagai Duta Lomba Cerdas Cermat MPR RI.

Menurut Abcandra, usulan tersebut merupakan salah satu aspirasi yang disampaikan berbagai pihak selama polemik berlangsung. Penunjukan Josepha sebagai duta diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus simbol semangat sportivitas dan pendidikan.

“Salah satu aspirasi teman-teman adik Josepha bisa menjadi duta LCC, besok dari Kesekjenan akan menyampaikan hal tersebut,” ujar Abcandra.

Selain itu, Abcandra juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalbar. Ia mengakui bahwa peristiwa tersebut telah menimbulkan perhatian luas dari masyarakat dan memunculkan kritik terhadap penyelenggaraan lomba.

Karena itu, MPR RI berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan LCC di masa mendatang dapat berjalan lebih profesional, objektif, dan transparan. Salah satu langkah yang disiapkan ialah menghadirkan dewan juri yang lebih independen dan kompeten.

“Saya pikir kami akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara,” katanya.

Sebelumnya, MPR RI sempat memutuskan untuk menggelar ulang babak final LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalbar sebagai respons atas polemik penilaian yang mencuat setelah perlombaan berlangsung di Pontianak.

Dalam babak final tersebut, terdapat tiga sekolah yang bertanding, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau. Kompetisi yang awalnya berlangsung sebagai ajang edukasi dan pemahaman nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan itu mendadak menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan terkait keputusan juri dalam sesi rebutan.

Video dan potongan momen perlombaan kemudian viral di media sosial. Banyak warganet menyoroti dugaan kesalahan penilaian serta respons dewan juri terhadap keberatan yang disampaikan peserta. Dua nama juri yang menjadi perhatian publik kala itu adalah Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B. dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni.

Gelombang kritik dari masyarakat pun terus berkembang dan mendorong MPR RI untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan lomba. Kini, dengan dibatalkannya final ulang dan adanya langkah evaluasi dari MPR, polemik tersebut diharapkan dapat segera mereda sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan kompetisi serupa di masa mendatang.