Rabu | 9 April 2025
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di berbagai daerah melaporkan adanya penurunan tingkat hunian atau okupansi hotel selama periode libur Lebaran 2025. Penurunan ini dinilai cukup signifikan dan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah melemahnya daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengonfirmasi bahwa industri perhotelan tengah menghadapi situasi yang sulit. Ia menjelaskan bahwa tekanan yang dialami sektor ini bukan hanya berasal dari sisi permintaan pasar yang melemah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal lainnya yang turut memperberat beban para pelaku usaha.
“Dunia usaha, khususnya di sektor perhotelan, saat ini memang sedang menghadapi tekanan yang cukup berat, baik dari sisi permintaan pasar maupun kondisi eksternal lainnya,” ujar Shinta kepada Tempo, pada Selasa malam, 8 April 2025.
Lebih lanjut, Shinta menekankan bahwa permasalahan yang dihadapi industri perhotelan bukanlah bersifat sementara. Menurutnya, tekanan tersebut merupakan hasil akumulasi dari tantangan struktural yang sudah lama terjadi dan siklus ekonomi yang belakangan tidak menguntungkan. Ia menyebut bahwa dampak dari tantangan ini semakin terasa sejak akhir tahun 2024 dan terus berlanjut hingga kuartal pertama 2025.
Shinta mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang menyebabkan rendahnya okupansi hotel selama libur Lebaran 2025. Pertama, berkurangnya jumlah pemudik tahun ini. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tercatat menurun sekitar 24 persen dibandingkan tahun lalu, yang tentunya berdampak langsung pada permintaan kamar hotel, terutama di kota-kota tujuan wisata.
Selain itu, lemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya kehati-hatian dalam konsumsi rumah tangga menjadi faktor lain yang turut menekan permintaan layanan perhotelan. Masyarakat cenderung menahan pengeluaran, termasuk untuk liburan, akomodasi, dan rekreasi.
Ia juga menyoroti dampak dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang berimbas pada sektor-sektor yang selama ini sangat tergantung pada anggaran negara, termasuk sektor meeting, incentive, conference, and exhibition (MICE) yang menjadi salah satu andalan pendapatan hotel, khususnya di segmen menengah ke atas.
Shinta mengungkapkan bahwa pangsa pasar hotel bintang lima sangat bergantung pada belanja pemerintah, yang dalam kondisi normal bisa mencapai hingga 40 persen. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran pemerintah memberikan pukulan telak bagi sektor perhotelan. Ia memperkirakan bahwa efisiensi anggaran pemerintah di tahun 2025 bisa menyebabkan hilangnya potensi pendapatan industri perhotelan hingga mencapai Rp 24,5 triliun.
Penurunan okupansi ini juga tercermin dari data yang dirilis oleh beberapa cabang PHRI di daerah. Di Kota Batu, Jawa Timur, misalnya, Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi melaporkan bahwa okupansi hotel selama libur Lebaran 2025 hanya mencapai 70 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 85 persen. Menurutnya, meskipun Batu masih menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, penurunan daya beli dan perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi tingkat kunjungan.
Situasi serupa juga terjadi di Surabaya. Ketua Harian Koordinator Wilayah PHRI Surabaya, Puguh Sugeng Sutrisno, menyampaikan bahwa tingkat hunian hotel selama Lebaran tahun ini hanya berada di angka 60 persen. Angka ini menurun drastis, sekitar 30 persen, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 90 persen.
“Kalau dibandingkan secara year-on-year, okupansi hotel selama libur Lebaran ini hanya 60 persen, menurun hingga 30 persen dari tahun lalu,” ujar Puguh, dikutip dari Antara.
Ia menilai bahwa melemahnya daya beli masyarakat serta kecenderungan untuk mengurangi pengeluaran saat libur Lebaran menjadi penyebab utama menurunnya okupansi hotel di Surabaya.
Di Kabupaten Serang, Banten, Ketua PHRI setempat, Yurlena Rachman, juga mencatat penurunan okupansi hotel selama libur Lebaran 2025. Tingkat hunian hotel di wilayah tersebut hanya mencapai 80 persen, turun 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mendekati 100 persen.
Secara keseluruhan, data dari berbagai daerah menunjukkan bahwa industri perhotelan masih berada dalam tekanan berat. Tanpa adanya pemulihan daya beli masyarakat serta dukungan stimulus dari pemerintah, sektor ini diperkirakan akan terus menghadapi tantangan dalam beberapa bulan ke depan.