Rabu | 9 Juli 2025
BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti tren penurunan signifikan dalam pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya kinerja fiskal daerah, yang berdampak langsung pada efektivitas pembangunan serta pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini.
Ono mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan media dan hasil analisis sejumlah pengamat ekonomi, capaian fiskal Jawa Barat tertinggal dibandingkan provinsi lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini khususnya terlihat dalam semester pertama tahun anggaran 2025, di mana indikator belanja modal, serapan anggaran, dan pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan.
“Jawa Barat ini punya potensi besar, baik dari sisi SDM, industri, maupun pariwisata. Tapi tren penurunan ini justru mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran dan perencanaan strategis pemerintah daerah,” kata Ono.
Serukan Gaya Kepemimpinan yang Lebih Kolektif
Sebagai tindak lanjut dari situasi tersebut, Ono mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk membuka ruang kepemimpinan yang lebih kolektif dan inklusif. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen, baik birokrasi, legislatif, maupun masyarakat sipil, dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan daerah.
“Kami melihat sejauh ini pengambilan keputusan terlalu terpusat pada satu figur. Ini berbahaya. Pemerintahan daerah seharusnya dijalankan secara kolektif, dengan kolaborasi antar lembaga,” ujarnya. Ia menambahkan, pendekatan populistik yang hanya mengedepankan pencitraan personal tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas tantangan pembangunan di Jawa Barat.
Ono juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukanlah bentuk serangan politik atau sikap oposisi semata. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengimbangan (checks and balances) yang diemban DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh jika Gubernur mengambil langkah-langkah korektif ke depan. Tapi kami juga tidak akan tinggal diam jika tren ini terus dibiarkan tanpa perubahan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ono berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat membuka ruang dialog dan kerja sama yang lebih luas dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, demi memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.