Jumat | 6 Februari 2026
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga. Aksi nekat tersebut disebut-sebut dipicu oleh ketidakmampuan orang tua korban memenuhi permintaan sederhana sang anak untuk membeli buku dan alat tulis sekolah.
“Kami sedih, prihatin, dan berduka atas berita yang kami terima. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak terjadi di negara kita,” ujar Eddy saat ditemui awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).
Menurut Eddy, peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem pendataan keluarga miskin dan rentan, khususnya yang memiliki anak usia sekolah. Ia menilai pendataan yang tidak tuntas membuat banyak anak luput dari perhatian dan bantuan negara.
“Masalah pendataan anak-anak dari keluarga kurang mampu harus dilakukan secara tuntas dan komprehensif. Kalau data kita kuat dan akurat, negara bisa hadir lebih cepat menyalurkan bantuan bagi siswa yang membutuhkan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa aspek pendataan merupakan kunci utama dalam memastikan program perlindungan sosial dan pendidikan tepat sasaran. Tanpa basis data yang solid, bantuan negara berisiko tidak menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Jadi, saya kira dari aspek pendataan itu sangat penting. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Eddy juga mengaitkan persoalan ini dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Presiden sudah menegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh elitis. Tidak boleh ada yang tertinggal, apalagi anak-anak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan hingga ke tingkat daerah. Ia meminta kepala daerah ikut berperan aktif dalam mencegah kasus serupa terulang.
“Urusan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak mampu, itu tanggung jawab negara. Dalam hal ini, kepala daerah harus hadir dan berkontribusi langsung dalam menyelesaikan persoalan keluarga seperti yang terjadi di Ngada,” katanya.
Ia menilai tidak adil jika beban pendidikan sepenuhnya diletakkan di pundak keluarga miskin, sementara sekolah dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar warga negara.
“Rasanya tidak pas kalau kita membebankan kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk tetap menyekolahkan anaknya tanpa dukungan negara. Sekolah, kesehatan, semua itu adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin,” pungkas Eddy.