Harga termasuk:

• Mobil Toyota Alphard dengan AC
• Ruangan yang tinggi, Lebar dan nyaman
• BBM
• Kapasitas max: 6 Orang.
• Penjemputan tergantung pemesanan
• Penggunaan maximal 10 jam
• Sopir pengalaman di pariwisata

Remarks: 

1. Harga sewa Toyota Alphard dihitung perhari maksimal 10 jam, dengan pembayaran overtime sejam (kelebihan waktu pada 1 jam) sebesar 10% x harga sewa.
2. Harga sewa Toyota Alphard di atas sudah termasuk BBM, dan layanan driver.
3. Harga Sewa Toyota Alphard Half day/ Setengah hari hanya berlaku utk areal Kuta, Legian dan Nusa dua
4. Harga sewa Toyota Alphard di atas tidak berlaku untuk rute Candi Dasa (Karangasem), Lovina (Singaraja), dan Negara (Jembrana).
5. Harga sewa Toyota Alphard diatas Berlaku sampai dengan 30 September 2026.

Breaking News:

Daftar 13 Kepala Daerah Kabupaten/Kota Terjaring OTT KPK 2026

Rabu | 23 September 2026.

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Hingga September 2026, rangkaian operasi tersebut telah menjerat sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten/kota dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pemerintah, pemerasan, suap jabatan, gratifikasi, hingga penerimaan uang dari pihak swasta.

Dalam rangkaian OTT sepanjang 2026, kepala daerah yang terjaring terdiri atas satu wali kota dan sejumlah bupati. Operasi dilakukan secara bertahap sejak Januari dan berlanjut hingga September.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan beragam pola dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta proyek infrastruktur, sementara perkara lainnya menyangkut dugaan pemerasan terhadap bawahan, calon perangkat desa, hingga pengaturan jabatan.

Terbaru, KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena dalam OTT pada 21 September 2026. Operasi tersebut merupakan OTT ke-21 KPK sepanjang 2026. Sirajudin kemudian ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berikut daftar kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026:

Wali Kota Madiun Maidi

KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT pada 19 Januari 2026. Dalam perkara tersebut, Maidi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta gratifikasi.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke proses persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Maidi dengan hukuman penjara selama 7 tahun 2 bulan.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa juga meminta Maidi membayar denda sebesar Rp205 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

Perkara Maidi saat ini diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kasus Maidi menjadi salah satu perkara yang mengawali rangkaian penindakan KPK terhadap kepala daerah pada 2026.

Bupati Pati Sudewo

Pada waktu yang berdekatan dengan OTT di Madiun, tim KPK lainnya menangkap Bupati Pati Sudewo. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang miliaran rupiah yang diduga berhubungan dengan perkara. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Sudewo, Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan.

Keempatnya diduga melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp2,6 miliar.

Perkara Sudewo kemudian berkembang karena ia juga dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan ketika masih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam perkembangan terbaru, JPU KPK menuntut Sudewo dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan atas dua perkara tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (21/9), jaksa juga menuntut denda Rp300 juta dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,67 miliar.

Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq

KPK kembali melakukan OTT pada 3 Maret 2026 dengan menangkap Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam perkara tersebut, Fadia ditetapkan sebagai tersangka tunggal.

KPK mengungkap dugaan keterkaitan perusahaan yang dibentuk oleh suami dan anak Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), dengan sejumlah proyek pemerintah daerah. Menurut KPK, perusahaan tersebut menerima uang sedikitnya Rp46 miliar dari sejumlah proyek di Kabupaten Pekalongan.

Perkara kemudian berlanjut ke persidangan yang mulai berlangsung pada Agustus 2026. Dalam dakwaan, Fadia disebut diduga menerima gratifikasi sekitar Rp2,9 miliar dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Ia juga didakwa berkaitan dengan penerimaan dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT RNB.

Kasus tersebut menjadi salah satu perkara yang menyoroti dugaan benturan kepentingan antara penyelenggara pemerintahan daerah dan perusahaan yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.

Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari

Sekitar satu pekan setelah OTT di Kabupaten Pekalongan, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, tim antirasuah menangkap Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari.

OTT tersebut dilakukan sejak Senin (9/3) malam. Dalam operasi itu, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), serta uang tunai sekitar Rp756,8 juta.

Setelah menjalani pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan Fikri bersama empat orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat dalam perkara suap terkait proyek atau ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2025-2026.

Kasus tersebut menambah daftar perkara kepala daerah yang ditangani KPK pada awal 2026, dengan proyek pemerintah daerah menjadi salah satu sektor yang berulang kali muncul dalam OTT.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Pada pertengahan Maret 2026, KPK kembali melakukan OTT dan menangkap sejumlah pihak, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Sebanyak 27 orang diamankan dalam operasi tersebut. Setelah proses pemeriksaan, Syamsul Auliya Rachman bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menduga terdapat praktik pemerasan dan penerimaan uang lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk Tahun Anggaran 2025-2026.

Menurut KPK, para tersangka diduga meminta sejumlah uang dari perangkat daerah di Kabupaten Cilacap. Setoran tersebut memiliki target hingga Rp750 juta dan disebut akan digunakan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pihak eksternal.

Dalam struktur pemerintahan Kabupaten Cilacap terdapat 25 perangkat daerah, dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 20 Puskesmas. Karena itu, dugaan permintaan setoran tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan KPK.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Pada April 2026, KPK memproses hukum Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya pada Tahun Anggaran 2025-2026.

Kasus tersebut dibongkar melalui OTT pada 10 April 2026.

KPK mengungkapkan dugaan modus yang digunakan Gatut adalah memanfaatkan dua bentuk surat pernyataan untuk mengikat bawahannya.

Surat pertama berisi pernyataan mundur dari jabatan dan mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN) apabila yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Sementara surat kedua berkaitan dengan pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerja.

KPK menyebut surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN tersebut sengaja dibuat tanpa tanggal. Salinan surat juga disebut tidak diberikan kepada pihak yang menandatanganinya.

Bupati Muara Enim Edison

Pada Senin, 8 Juni 2026, KPK melakukan OTT di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, Bupati Muara Enim Edison ditangkap bersama sembilan orang lainnya.

Lima dari pihak yang diamankan berasal dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim. OTT tersebut juga diikuti dengan tindakan penyegelan sejumlah kantor dinas di lingkungan pemerintah kabupaten. Salah satu lokasi yang disegel adalah Kantor Dinas Pendidikan.

Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait sejumlah pengadaan dan penerimaan gratifikasi.

Selain Edison, tiga tersangka lainnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026 Abi Nurwardani, pihak swasta yang juga merupakan keponakan bupati, Adi Triadi, serta pihak dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang yang nilainya mencapai Rp2 miliar.

Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby

Pada akhir Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT, kali ini di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Bupati Kuansing Suhardiman Amby kemudian menyerahkan diri kepada KPK bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing, Zulkarnain.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengisian atau pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain perkara dugaan suap jabatan, Suhardiman juga diproses hukum terkait dugaan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Kasus Kuansing kembali memperlihatkan bahwa sektor kepegawaian dan pengisian jabatan di pemerintahan daerah menjadi salah satu area yang mendapat perhatian penindakan KPK.

Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena

Kasus terbaru terjadi pada September 2026 ketika KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena dalam OTT pada Senin (21/9).

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 14 orang. Sirajudin ditangkap bersama empat orang lainnya di Jakarta, sementara delapan orang diamankan di Sulawesi Utara dan satu orang lainnya di Gorontalo. KPK juga mengamankan sejumlah kepala dinas, ASN, serta pihak swasta dalam rangkaian operasi tersebut.

Pada awalnya, KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pada proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik adalah pembangunan infrastruktur jalan. KPK menduga terdapat penerimaan uang oleh penyelenggara negara dari pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan Sirajudin sebagai tersangka tunggal pada Selasa (22/9). Ia dijerat dengan dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sirajudin kemudian ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.

KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp200 juta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Uang itu antara lain ditemukan di hotel tempat Sirajudin berada di Jakarta, serta di rumah Sirajudin dan rumah Kepala Dinas PUTR Bolmut Abdul Jalil Pandialang.

Selain dugaan pemerasan terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV, KPK menduga Sirajudin menerima gratifikasi dalam periode 2023-2026. Menurut penyidik, dugaan penerimaan gratifikasi tersebut mencapai Rp11,14 miliar, sementara dugaan uang dari pemerasan proyek mencapai Rp130 juta. Jika digabungkan, KPK menyebut dugaan penerimaan tersebut mencapai sekitar Rp11,27 miliar.

KPK menyebut dugaan praktik tersebut berlangsung sejak Sirajudin menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara pada 2023-2024 dan berlanjut setelah ia menjadi Bupati Bolmut periode 2025-2030.

Pada Rabu (23/9), penyidik KPK masih mendalami aktivitas Sirajudin selama berada di Jakarta sebelum OTT. Penyidik juga menelusuri komunikasi Sirajudin dengan sejumlah pihak swasta yang disebut berkaitan dengan pertemuan di Jakarta.

Dengan penangkapan Sirajudin, rangkaian OTT KPK sepanjang 2026 terus berlanjut hingga September. Kasus-kasus tersebut mencakup dugaan korupsi dengan berbagai pola, mulai dari pemerasan, pengadaan barang dan jasa, suap proyek, gratifikasi, hingga dugaan jual beli atau pengaturan jabatan.

KPK menyatakan proses penyidikan terhadap masing-masing perkara masih berjalan. Status hukum para pihak dalam perkara tersebut tetap mengikuti proses peradilan dan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Booking / Request