News

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, geleng-geleng kepala, singgung tiga syarat menjadi pejabat

Satu Sisi Menkeu Purbaya Bikin Mahfud MD Tertegun Kagum: Koruptor Disikat, Rakyat Tak Digencet Pajak

Senin | 6 Oktober 2025 Belum genap sebulan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah mengguncang jagat ekonomi dan birokrasi Indonesia.Dengan gaya bicara yang blak-blakan, tajam, dan tanpa tedeng aling-aling, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjadi sorotan publik sejak detik pertama ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025). Langkah-langkah […]

Satu Sisi Menkeu Purbaya Bikin Mahfud MD Tertegun Kagum: Koruptor Disikat, Rakyat Tak Digencet Pajak Read More »

Sri Mulyani Tegas Larang PTN Naikkan UKT Meski Anggaran Dipangkas

Menkeu Sri Mulyani Tampil di Rapat Komite IV DPD RI, Tegaskan Pajak Tidak Naik.

Rabu | 3 September 2025 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa (2/9/2025). Kehadiran Sri Mulyani dilakukan secara daring, di mana ia memaparkan perkembangan terkini mengenai perekonomian nasional serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Dalam pemaparannya, Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani Tampil di Rapat Komite IV DPD RI, Tegaskan Pajak Tidak Naik. Read More »

Ribuan Buruh Siap Demo Besar Kamis 28 Agustus 2025

Buruh akan Demo Besar-Besaran di Gedung DPR dan Istana Negara 28 Agustus 2025, Ini Tuntutannya.

Rabu | 27 Agustus 2025 Jakarta — Para buruh dari berbagai daerah di Indonesia berencana menggelar aksi nasional besar-besaran yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Agustus 2025 mendatang. Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh, bersama Koalisi Serikat Pekerja yang terdiri dari sejumlah federasi dan konfederasi besar, termasuk Konfederasi

Buruh akan Demo Besar-Besaran di Gedung DPR dan Istana Negara 28 Agustus 2025, Ini Tuntutannya. Read More »

Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Karyawan Swasta Libur atau Tidak

Keluh Karyawan Swasta Tak Libur Cuti Bersama 18 Agustus, Merasa Dibedakan dengan Pegawai Negeri.

Senin | 11 Agustus 2025 Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama HUT RI ke-80, Karyawan Swasta Keluhkan Tak Berlaku Merata Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penetapan ini diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri

Keluh Karyawan Swasta Tak Libur Cuti Bersama 18 Agustus, Merasa Dibedakan dengan Pegawai Negeri. Read More »

Presiden Prabowo Subianto memberikan ‘ampunan’ berupa abolisi untuk Thomas Lembong atau Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto

Mereka Kritisi Putusan Prabowo untuk Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto

Senin | 4 Agustus 2025 Jakarta – Keputusan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada mantan Kepala BKPM dan tokoh ekonomi, Thomas “Tom” Lembong, serta amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada Kamis, 31 Juli 2025, memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Keputusan ini dianggap keliru, terutama karena kedua tokoh tersebut

Mereka Kritisi Putusan Prabowo untuk Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Read More »

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

Wali Kota Eri Tolak Trans Jatim Koridor VII Trayek Surabaya-Sidoarjo, Ini Alasannya

Jumat | 18 July 2025 SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pengoperasian Bus Trans Jatim trayek Sidoarjo–Surabaya yang akan masuk ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Menurut Eri, keputusan tersebut diambil demi menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem transportasi lokal di Kota Surabaya, khususnya bagi angkutan kota dan trayek-trayek dalam

Wali Kota Eri Tolak Trans Jatim Koridor VII Trayek Surabaya-Sidoarjo, Ini Alasannya Read More »

Gubernur Dedi Mulyadi Jangan "One Man Show!"

Pendapatan Daerah Jabar Anjlok, DPRD: Gubernur Dedi Mulyadi Jangan “One Man Show!”

Rabu | 9 Juli 2025 BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti tren penurunan signifikan dalam pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya kinerja fiskal daerah, yang berdampak langsung pada efektivitas pembangunan serta pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini.

Pendapatan Daerah Jabar Anjlok, DPRD: Gubernur Dedi Mulyadi Jangan “One Man Show!” Read More »

KPK Tetapkan Lima Orang Tersangka Korupsi Proyek Jalan Sumut

Potensi Penyidikan Korupsi Dinas PUPR Sumatera Utara Berkembang

Sabtu | 5 July 2025 KPK Ungkap Potensi Perluasan Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumatera Utara, Total Anggaran Capai Rp 231,8 Miliar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara berpotensi untuk terus berkembang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa

Potensi Penyidikan Korupsi Dinas PUPR Sumatera Utara Berkembang Read More »

Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau

Soal Pulau Anambas Dijual, Bima Arya: Tidak Boleh Dimiliki Perorangan.

Senin | 23 Juni 2025 Wamendagri Tegaskan Tidak Ada Pulau di Indonesia yang Bisa Dimiliki Pribadi, Tanggapi Isu Penjualan Pulau Anambas Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang dapat dimiliki secara pribadi secara keseluruhan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas munculnya informasi mengenai penjualan

Soal Pulau Anambas Dijual, Bima Arya: Tidak Boleh Dimiliki Perorangan. Read More »

Tambang Nikel di Raja Ampat

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Pencabutan IUP di Raja Ampat

14 Juni 2025 Pemerintah Cabut Empat dari Lima Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Hanya PT Gag Nikel yang Masih Boleh Beroperasi Pemerintah secara resmi mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada Selasa, 10 Juni 2025. Satu-satunya perusahaan yang diizinkan tetap melanjutkan

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Pencabutan IUP di Raja Ampat Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top